Beberapa masukan RUU Pengelolaan kekayaan negara

Beberapa masukan RUU Pengelolaan kekayaan negara

Oleh Dasapta Erwin Irawan dan Bambang Edi Leksono

Wakil Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB dalam acara Focus Group Discussion, Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) di ITB (Jumat, 17 Februari 2017)

Disclaimer: Catatan ini tidak menggambarkan masukan kami secara lengkap, catatan ini dibuat sebelum acara dan akan bertambah/berkembang saat diskusi dilaksanakan.

Pendahuluan

Pada hari Jumat 17 Februari 2017 diadakan Focus Group Discussion di ITB yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dengan obyek diskusi RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara. Bapak Bambang Edi Leksono dan saya diminta oleh pimpinan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian untuk memberikan beberapa catatan. Salah satu obyek yang dikelola dalam kelompok sumber daya alam adalah air, mencakup air hujan, air permukaan, dan air tanah.

Beberapa masukan

Tentang sumber daya alam (khususnya air)

Air walaupun menjadi salah satu obyek pajak dan PAD, tetapi sangat tidak direkomendasikan untuk ditingkatkan tiap tahun, karena eksploitasinya akan sangat mengganggu keseimbangan lingkungan.

Credit: Fiinovation
Credit: Fiinovation

Terkait UU tentang sumber daya alam

UU pengelolaan kekayaan negara perlu diharmonisasi dengan UU lain karena bila tidak akan banyak ditemui kendala dalam implementasinya. Sebagai contoh, untuk bidang air, UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan oleh MK tahun 2015 belum ada UU penggantinya. Padahal UU tersebut mengatur berbagai aspek dan komponen dalam pengelolaan air, termasuk inventarisasi dan pendayagunaannya.

Dalam kasus ini, sampai hari ini tidak banyak atau bahkan minim, pemerintah daerah provinsi yang membarui regulasinya tentang pengelolaan sumber daya alam, semantara kewenangannya telah berpindah dari kab/kota ke provinsi. Sebagai akibatnya banyak komoditi sumber daya alam yang saat ini tanpa regulasi.

Hal di atas baru berkaitan dengan air, harmonisasi juga perlu dilakukan dengan UU lain yang terkait dengan mineral, energi geotermal, migas, dan yang sejenisnya. Masing-masing sumber daya alam memiliki keunikan tersendiri, misalnya dari sisi apakah ia tergolong terbarukan atau tidak terbarukan. Ini akan sangat menentukan pola pengelolaannya.

Terkait UU tentang pemerintahan daerah

Kondisi yang sama juga akan menemui masalah saat UU ini disandingkan dengan UU yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, saat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan. UU ini merevisi pola pikir lama (yang didominasi konsep otonomi daerah) UU 32/2004 tentang Pemerintahan daerah. UU 23/2014 menarik banyak kewenangan pengelolaan sumber daya alam (termasuk air) dari kab/kota ke provinsi.

Lebih jauh lagi, setiap komoditas sumber daya alam dalam pemanfaatannya juga akan berkaitan dengan UU 28/2009 tentang Pajak dan retribusi daerah. Yang mana saat ini, UU ini akan memiliki regulasi turunan hingga ke daerah. Sepanjang yang saya ketahui UU ini dan UU 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum pernah diperbarui untuk menyesuaikan diktumnya dengan UU 23/2014.

Pemerintah provinsi perlu juga didengat pendapatnya terutama mengenai kendala-kendala yang mereka hadapi saat diminta mengelola kekayaan alam. Salah satu kendala yang terdeteksi adalah kurangnya infrastruktur di tingkat provinsi karena fasilitas lebih banyak dan lebih stabil di tingkat kab/kota sebagai dampak kebijakan otonomi daerah yang digunakan sebelumnya.

Tentang perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN BH)

Dalam hal PTN BH, UU ini nantinya  perlu diharmonisasi dengan berbagai visi-misi dan tujuan UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Banyak hal dalam regulasi Pengelolaan Kekayaan Negara yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan PTN BH, khususnya dalam hal pengelolaan aset. Dalam perkembangannya, implementasi PTN BH akan juga bertumpu kepada kerjasama dengan pihak ketiga, baik dari sektor pendidikan, sosial, maupun privat.

Penafsiran mengenai pengelolaan aset negara oleh PTN BH juga berbeda-beda diantara level pelaksana dan pemeriksa dalam hal ini auditor internal, eksternal, dan BPK (misalnya). Banyak hal yang dalam tataran pelaksana dirasa tidak melanggar ketentuan karena azas yang digunakan adalah optimalisasi fungsi pendidikan, tetapi dipandang sebagai hal lain oleh pemeriksa.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s